Indonesia harus mengubah arah ekonomi nasional, dari kapitalistik ke ekonomi kerakyatan. Kalau tidak, rakyat tidak lagi merdeka, dan Indonesia akan terus dicengkeram kapitalisme internasional.
Menurut Rkonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir, adanya krisis kapitalisme saat ini harusnya menyadarkan Indonesia untuk berubah. “Pembangunan ekonomi yang kapitalistik saat ini, akan menuai hasil yang sama dengan era orde baru nantinya,” ujarnya, kemarin di Jakarta.
Menurut dia, saat ini, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan telah memudar dan justru jatuh pada kebijakan populis yang sifatnya semu.
Pemerintah seolah-olah membantu rakyat, namun pada hakekatnya bukan menjadikan rakyat sebagai subyek pembangunan, tetapi malahan jadi obyek pemerintah.
“Pemerintah lebih mendekatkan diri dengan rakyat melalui ekonomi populis yang menguntungkan pemerintah berkuasa, seperti membagi-bagikan uang, dibandingkan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Ekonomi kerakyatan, ujarnya, adalah ekonomi dimana rakyat dapat berdaulat terhadap alat-alat produksi, sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Misalnya lewat land reform atau reformasi agraria.
Kebijakan pemerintah saat ini yang membagi-bagikan uang kepada rakyat, ujarnya, tidak memberikan cara agar rakyat produktif. “Ini kebijakan populis namun tidak memberikan banyak manfaat,” katanya.
Revrisond menambahkan, saat ini APBN 2009 yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat bagi ekonomi Indonesia. “Dengan membuat postur APBN 2009 defisit, maka kita diharapkan untuk berutang ke luar negeri guna menutup defisit,” katanya.
Padahal, menurut dia, utang luar negeri pada hakekatnya bukan pemberian modal uang untuk dibelanjakan di dalam negeri sehingga meningkatkan perekonomian domestik.
Tapi utang itu berarti belanja kredit, atau belanja barang luar negeri dan harus dibayara, sehingga keuntungannya masuk kantong-kantong kapitalis internasional, bukan masuk ke dalam negeri
Saatnya Ekonomi Kerakyatan
Indonesia harus mengubah arah ekonomi nasional, dari kapitalistik ke ekonomi kerakyatan. Kalau tidak, rakyat tidak lagi merdeka, dan Indonesia akan terus dicengkeram kapitalisme internasional.
Menurut Rkonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir, adanya krisis kapitalisme saat ini harusnya menyadarkan Indonesia untuk berubah. “Pembangunan ekonomi yang kapitalistik saat ini, akan menuai hasil yang sama dengan era orde baru nantinya,” ujarnya, kemarin di Jakarta.
Menurut dia, saat ini, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan telah memudar dan justru jatuh pada kebijakan populis yang sifatnya semu.
Pemerintah seolah-olah membantu rakyat, namun pada hakekatnya bukan menjadikan rakyat sebagai subyek pembangunan, tetapi malahan jadi obyek pemerintah.
“Pemerintah lebih mendekatkan diri dengan rakyat melalui ekonomi populis yang menguntungkan pemerintah berkuasa, seperti membagi-bagikan uang, dibandingkan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Ekonomi kerakyatan, ujarnya, adalah ekonomi dimana rakyat dapat berdaulat terhadap alat-alat produksi, sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Misalnya lewat land reform atau reformasi agraria.
Kebijakan pemerintah saat ini yang membagi-bagikan uang kepada rakyat, ujarnya, tidak memberikan cara agar rakyat produktif. “Ini kebijakan populis namun tidak memberikan banyak manfaat,” katanya.
Revrisond menambahkan, saat ini APBN 2009 yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat bagi ekonomi Indonesia. “Dengan membuat postur APBN 2009 defisit, maka kita diharapkan untuk berutang ke luar negeri guna menutup defisit,” katanya.
Padahal, menurut dia, utang luar negeri pada hakekatnya bukan pemberian modal uang untuk dibelanjakan di dalam negeri sehingga meningkatkan perekonomian domestik.
Tapi utang itu berarti belanja kredit, atau belanja barang luar negeri dan harus dibayara, sehingga keuntungannya masuk kantong-kantong kapitalis internasional, bukan masuk ke dalam negeri. (*bo/ant)
